nusakini.com - Osaka - Di saat dunia sibuk membicarakan derasnya arus Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, perlu dipikirkan secara jelas bagaimana pemerintah memanfaatkan momen ini. Ungkapan ini disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di depan 200 ilmuwan Indonesia terbaik di Osaka, Jepang, Minggu, (28/10/2018).

Hadir memberi pandangan terkait diskusi ‘Industrial Revolusion 4.0 for Smart Society pada Japan-Indonesia International Scientific Conference 2018’ , Yanuar menambahkan bahwa yang seringkali luput dalam diskusi revolusi industri 4.0 adalah bagaimana pemerintah sendiri bertransformasi memanfaatkan kemajuan TIK.

• Kinerja Industri Pangan Semakin Gurih, Kemenperin Pacu Diversifikasi Produk
• Apple Jadi Perusahaan Terkaya di Dunia
• Kepala BKPM: Tren Investasi 2015-2018 Tumbuh Positif
• Kementan Dorong Petani Berkiprah di Era Revolusi Industri 4.0
• Paket Kebijakan Ekonomi ke 16: Tax Holiday Diberikan untuk 2 Sektor Ini

“Pemanfaatan TIK dan e-government seharusnya perlu ditujukan untuk perbaikan proses internal pemerintah dalam menghadapi permasalahan pembangunan,” tegas Yanuar.

Yanuar juga memberi ilustrasi dimana revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan menghadapkan pemerintah pada kebutuhan atas regulasi dengan situasi yang sulit. Hari ini pemerintah dihadapkan dengan penyusunan regulasi yang menuntut keseimbangan proteksi atas dampak disrupsi industri tanpa mematikan disrupsi itu sendiri, seperti disrupsi di sektor keuangan dan transportasi online. “Besok pemerintah harus siap jika dihadapkan dengan serangan pesawat tanpa awak yang diproduksi masyarakat akibat demokratisasi pemanfaatan teknologi seperti 3D printing, kecerdasan buatan dan lain-lain”, sambung Yanuar.

Pada kesempatan diskusi ini, Yanuar menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan dan dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0. “Perlu saya sampaikan agar tidak luput dari pantauan publik, bahwa Presiden Jokowi saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur penyusunan kebijakan,” sambung Yanuar.

Ia menambahkan bahwa modernisasi birokrasi tengah dilakukan dengan terbitnya beberapa peraturan kunci yang menyaratkan transformasi digital dan peraturan yang mendorong pemerintah agar menyusun kebijakan berbasiskan bukti. Di antara contoh kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden tentang Satu Peta dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang disahkan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia International Scientific Conference 2018 diselenggarakan oleh Ikatan Ilmuuwan Indonesia Internasional (I4), Forum Peneliti Muda Indonesia dan Universitas Osaka. Selain Yanuar Nugroho, pertemuan yang dihadiri setidaknya 500 peserta tersebut turut mengundang dua pembicara utama yakni Profesor Genta Kawahara dan Rektor Universitas Indonesia Profesor Muhammad Anis.(p/ma)